E- Budgeting - MK Pengantar Bisnis

- Jumat, 20 Januari 2017



BAB I
PENDAHULUAN

A.     Latar Belakang
Latar   belakang   masalah   makalah   ini   adalah   untuk   edukasi   atau   pembelajaranmasyarakat   tentang   pentingnya   pemahaman   tentang   anggaran.   Karena   anggaran   dalammenentukan kegiatan, organisasi atau perusahaan sangat dibutuhkan sebelum memulai prosesyang dianamakan kegiatan atau produksi. Maka dari itu diperlukan juga pemahaman yangmendalam, sehingga dalam menyusun anggaran dapat dengan baik, tepat, dan akurat dengananggaran yang telah disesuaikan. Banyak dari suatu  kegiatan dalam organisasi atau usahakecil   menganggap   penyusunan   anggaran   kurang   penting,   hal   ini   dapat   menyebabkankeuangan   pada   organisasi   atau   kegiatan   tersebut   sering   kesulitan   dalam   mengaturkeuangannnya. Maka dari itu penyusunan anggaran sangatlah penting dan wajib, jika tidakingin adanya kerugian atau kekurangan dalam menentukan kegiatan

B.     Rumusan Masalah
1.      Apa sejarah dan definisi E-Budgeting
2.      Bagaimana algoritma E-Budgeting
3.      Apa kelebihan dan kelemahan E-Budgeting
4.      Contoh kasus E-Budgeting

C.     Tujuan
Tujuan di buatnya makalah ini,untuk bagaimana mengetahui tentang “E-Budgeting” dalam dunia ekonomi dan teknologi.

BAB II
PEMBAHASAN

A.     SEJARAH DAN DEFINISI E-BUDGETING
a.       Sejarah E-Budgeting di Indonesia
Pada akhir 2013 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan ada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) berkunjung ke Pemkot Surabaya, untuk membahas perihal e-budgeting. Kemudian, Pemkot Surabaya sebagai perintis sistem ini memperkenalkan Pemprov DKI kepada dirinya. Setelah itu, kata Gagat, kerja sama pun dimulai. Dia beserta 4 orang timnya direkrut untuk menjadi konsultan atau tim IT guna menerapkan sistem penganggaran elektronik tersebut di Jakarta. "Sistem itu sudah lama kami bangun, ada tim yang membangun," sambung dia.
Gagat dan timnya pun mulai membuat master desain sistem e-budgeting untuk APBD DKI pada 2014 lalu. Namun, karena struktur nya lebih kompleks dari Pemkot Surabaya, maka dibutuhkan penyesuaian yang banyak. Dari struktur SKPD hingga pola anggarannya, tanpa mengubah prinsip dasar e-budgeting

b.             Definisi E-Budgeting
      Sistem yang mengawasi anggaran agar terciptanya transparansi dalam penyususan anggaran dalam suatu daerah.
      Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat melihat anggran , apa saja yang dapat dibuat atau bahkan di ajukan.

B.     ALGORITMA E-BUDGETING
Ø  Membuat maping sistem dan database budgeting
Ø  Membuat alur kerja e-budgeting
Ø  Membangun sistem e-budgeting
Ø  Melakukan pelatihan bagi SDM
Ø  Uji coba e-budgeting
Ø  Menerapkan dan memelihara e-budgeting





GAMBAR PROSES E-BUDGETING

C.     KELEBIHAN DAN KELEMAHAN E-BUDGETING
a.       Kelebihan E-Budgeting
Ø  Sederhana dan mudah dioperasikan karena tidak memerlukan analisis yang rumit.
Ø  Backward oriented dapat menjamin kepastian dibandingkan dengan forward oriented karena keadaan di masa depan sulit untuk diprediksi.
Ø  Lebih mudah dalam melakukan pengawasan.

b.       Klemahan E-Budgeting
Ø  Klarifikasi anggaran tidak menggambarkan adanya suatu program
Ø  Mengabaikan aspek analisis manfaat
Ø  Bisa saja seorang hacker dapat memblokir
Ø  Kurang dapat menjelaskan pengeluaran apa saja yang telah dikelaurkan

D.     CONTOH KASUS E-BUDGETING
1.       Contoh Kasus 1
      Asumsi harga dari budget pengeluaran pemerintahan yang lagi di galak kan dan di populer kan oleh gubernur DKI, Ahok, di peroleh dari berbagai sumber, dengan terllebih dahulu menentukan "Rekanan" Penentuan rekanan juga mempunyai kriteria kriteria tersendiri yang di tentukan oleh DKI. Sedangkan asumsi harga, bisa di peroleh dari permintaan penawaran langsung, Iklan, publikasi dsb.
      Di dalam menentukan harga suatu barang pun, harus detail, termasuk instalasi, garansi, asuransi, teknisi, serta spec yang sudah di tentukan. E-budgeting, adalah suatu budget yang di bantu oleh computer software untuk memudahkan, mempercepat, dan yang utama: mengatur siapa yang berwewenang merubah angka angka di dalam budget.

2.       Contoh Kasus 2
      Besarnya kerugian akibat korupsi diperkirakan mencapai 10-25 persen pada skala normal. Dalam beberapa kasus, kerugian yang ditimbulkan dapat mencapai 40-50 persen dari nilai kontrak. Belum lagi termasuk kerugian ekonomis akibat tidak tepat sasarannya pengeluaran pemerintah yang akan membuat pengeluaran pemerintah tersebut tidak dapat secara efisien meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.
      Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dilakukan secara terorganisasi dengan tahapan yang bisa jadi cukup panjang. Proses anggaran merupakan tahapan awal yang merupakan tahap penilaian atas kebutuhan/penentuan kebutuhan
      Dengan menggunakan sistem e-budgeting, pengajuan anggaran belanja dan nilainya dapat dilakukan cross check and balance dan tracking dalam peng-input-annya lebih mudah.
      Dari sisi audit, akan lebih mudah menemukan jejak audit (audit trail) dalam penggunaan sistem ini. Hal ini tentu saja akan meminimalkan tindakan arbiter dan diskresi yang dapat mengarah pada korupsi.

BAB III
PENUTUP
A.     Kesimpulan
      Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran strategis disetiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang beroerientasi kesasaran masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun stategi. Pemikiran strategis manajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan ini didukung prosedur penganggaran organisasi.

      Unsur-unsur utama dalam anggaran:
·         Keseluruhan Rencana, merupakan penentuan kegiatan yang dilakukan pada waktu yang akan datang.
·         Kegiatan Perusahaan, meliputi seluruh kegiatan yang akan dilakukan oleh semua bagian-bagian dalam perusahaan.
·         Dinyatakan dalam angka, adalah unit yang dapat digunakan pada semua kegiatan perusahaan yang bermacam-macam.
·         Periode tertentu, adalah keseluruhan mengenai apa-apa saja yang akan terjadi pada masa yang akan datang.

      Terdapat 2 macam anggaran (budget):
1.       Budget Strategis, ialah anggaran yang berlaku untuk jangka panjang yaitu melebihi satu periode akuntansi (melebihi 1 tahun)
2.       Budget Taktis, ialan anggaran yang berlaku untuk jangka pendek, yaitu satu periode akuntansi atau kurang.

B.     Saran
Mungkin inilah makalah kelompok kami, meskipun jauh dari kesempurnaan minimal dapat mengimplementasikan tulisan ini, masih banyak kesalahan dari penulisan kelompok kami, maka kami juga butuh kritik dan saran agar menjadi motivasi untuk masa depan yang lebih baik daripada masa sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Biaya Sosial dan Permasalahannya - MK : Ekonomi Smber Daya Alam

-



BAB I
PENDAHULUAN
A.     Latar Belakang Masalah
Biaya sosial dalam pengelolaan sumber daya alam merupakan langkah efektif untuk memecahkan persoalan eksternalitas. Jadi, masalah yang kita hadapi dalam kaitannya dengan tindakan – tindakan yang memiliki dampak yang merugikan bukannya hanya bagaimana membatasi tindakan mereka yang menimbulkan kerugian tersebut. Apa yang harus diputuskan ialah apakah manfaat dari pencegahan timbulnya kerugian itu lebih besar dari pada kerugian yang diderita siapa saja dan dimana saja sebagai akibat pencegahan tindakan yang menimbulkan kerugian tersebut. Pembicaraan awal mengenai siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya sosial, akhirnya dilimpahkan kepada pemerintah untuk mengaturnya secara legal. Di sisi lain ada yang kita kenal dengan invisible hand yaitu pengaturan oleh tangan yang tidak tampak akan membawa perekonomian kearah efisiensi yang tinggi. Tetapi yang terakhir itu dapat dimengerti bila dalam perekonomian terdapat biaya privat dan tidak ada biaya sosial. Dengan kata lain bila diantara biaya privat dan biaya sosial identik sifatnya. 
Eksternalitas sendiri terjadi bila suatu kegiatan menimbulkan manfaat atau biaya bagi kegiatan atau pihak di luar pelaksana kegiatan tersebut. Eksternalitas dalam biaya inilah yang disebut pula sebagai biaya sosial. Perbincangan mengenai biaya sosial ini sesungguhnya berkaitan dengan masalah pencemaran lingkungan yang sebagai akibatnya adalah kerusakan lingkungan hidup yang dapat dianggap sebagai biaya pembangunan ekonomi (Soeparmoko, 1989). Jadi, setiap kegiatan memiliki biaya yang harus dibayar sendiri (internal cost.), ternyata juga  menciptakan biaya yang harus dipikul orang lain (external cost).

B.     Rumusan Masalah
1.Bagaimana Problematika Corporate Sosial Responsibility (CSR) itu ?
2. Bagaimana Sistem Harga dengan Kewajiban Membayar Kerusakan itu ?
3. Bagaimana Sistem Penentuan Harga Dengan Tanpa Kewajiban Membayar Kerusakan Atau
    Kerugian itu ?
4. Bagaimana Perkiraan Biaya Pencemaran itu ?


C.     Tujuan Pembahasan
1. Untuk mengetahui Problematika Corporate Sosial Responsibility (CSR)
2. Untuk mengetahui Sistem Harga dengan Kewajiban Membayar Kerusakan
3. Untuk mengetahui Sistem Penentuan Harga Dengan Tanpa Kewajiban Membayar Kerusakan
    Atau Kerugian itu
4. Untuk mengetahui Perkiraan Biaya Pencemaran

BAB II
PEMBAHASAN
A.     Problematika Corporate Sosial Responsibility (CSR)
Betapa besar pengaruh dunia bisnis terhadap denyut nadi perikehidupan masyarakat kian hari kian terasa. Kepada mereka terhampar harapan besar untuk mengalirnya produk ataupun jasa yang kian berkualitas dan terciptanya lapangan kerja baru. Dengan kata lain kehadiran mereka mengusung obsesi berupa kehidupan dan taraf hidup yang lebih baik bagi banyak orang. David C. Kohen, Profesor Sekolah Bisnis Harvad, mengatakan dalam bukunya When Corporation Rule the World yang dikutip oleh Harmanto Edy Djatmiko dalam majalah SWA edisi 19 Desember 2005 bahwa dunia bisinis selama setengah abad terakhir telah bertriwikrama menjadi institusi paling berkuasa di planet ini. Kekuasaan pelaku bisnis yg begitu dominan tersebut mau tidak mau pasti mengandung risiko yg tidak kecil karena sepak terjang mereka terutama perusahaan yang telah meraksasa akan member dampak signifikan terhadap kualitas tidak saja manusia sebagai individu dan kelompok, juga terhadap lingkungan alam di jagat raya ini. Fenomena inilah yang kemudian memunculkan diskursus atau wacana tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), ada yang menyebutnya corporate citizenship,bahkan sekarang ini ada yang menyebutnya sebagai corporate philanthropy.
Sepanjang yang dapat ditangkap kesan yang muncul tentang corporate social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan selama ini adalah berupa aksi-aksi bagi sumbangan untuk kaum miskin, korban bencana alam, pemberantasan penyakit menular, atau pendidikan anak kolong dan aktivitas lainnya yang mirip dengan itu. Sepertinya pelaku bisnis melakukannya hanya sebagai kewajiban akibat tekanan pihak lain atau hanya sekadar basa-basi dan apa yang dibuat itu untuk kepentingan publikasi karena ditampilkan di televisi yang dilengkapi dengan iklan testemoni. Tampaknya praktik CSR itu ekspresi kepedulian yang sengaja “diumumkan”. Jadi perusahaan melakukan CSR itu lebih banyak karena kesungkanan ataupun basa-basi. Belum banyak pelaku bisnis yang memaknai CSR tersebut sebagai sesuatu yang strategis sehingga tidak menempatkannya dalam jantung strategi perusahaan. Masih banyak yang menganggapnya sebagai liabilitas daripada aset yang akan menjadi daya dukung keunggulan dalam bersaing.
Begitu pentingnya CSR bagi perusahaan terutama yang sudah berkelas multinasional ditegaskan oleh Craig Smith. Dia menawarkan pendekatan yang lebih anyar tentang CSR berupa The New Corporate Philantropy. Menurutnya aktivitas CSR harus disikapi secara strategis dengan melakukan aligment inisiatif CSR dengan strategi perusahaan – pembentukan budaya organisasi perumusan visi, misi, dan tujuan bisnis pengambilan isu yang relevan dengan produk inti dan pasar inti, membangun identitas mereka bahkan menggaet segmen pasar yang baru dan memporakporandakan pesaing. Michael Porter yang mahaguru strategi itu juga memilik perspektif yang sama tentang CSR. Dia meyakinkan para pelaku bisnis bahwa aktivitas CSR harus menjadi jantung strategi perusahaan dan ketika itu dilakukan dengan sunguh – sungguh akan menjadi sumber keunggulan bersaing yang sangat powerpul. Selanjutnya Philip Kotler dan Nancy Lee dalam bukunya Corporate Social Responsibility, Doing the Most Good for Your Company and Your Cause mengatakan bahwa kegiatan CSR mestilah berada pada koridor strategi perusahaan yang diarahkan untuk meraih bottom-line business goal, di antaranya mendongkrak penjualan dan segmen pasar; membangun potitioning merek; menarik, memotivasi, serta membangun loyalitas pegawai mengurangi biaya operasional sampai dengan membuat image korporat di pasar modal. Kotler dan kawannya itu sejatinya ingin mengatakan bahwa CSR tidak lagi hanya sebagai hiasan apalagi aktivitas yang termarginalkan, namun sudah merupakan nyawa perusahaan. Tulisan ini antara lain ingin menguraikan perkembangan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan betapa pentingnya para pelaku bisnis memahami tanggung jawab tersebut.
                                    
B.     Sistem Harga dengan Kewajiban Membayar Kerusakan
Bahwa apabila terdapat perusahaan yang menimbulkan kerusakan bagi orang lain diwajibkan melakukan pembayaran untuk kerugian yang ditimbulkannya dan sistem harga bekerja secara sempurna. Contoh yang diambil adalah kaitan anatara perusahaaan peternakan dan perkebunan sayur mayur yang bekerja berdampingan atau bertetangga di mana sapi yang dipelihara peternak itu merusak tanaman sayur mayor milik petani tetangganya tersebut. Kemudian kita anggap bahwa tidak ada pagar yang memisahkan kedua bidang tanah tempat usaha mereka itu sehingga meningkatkan jumlah ternak sapi yang dipelihara peternakakan berarti meningkatnya kerusakan tanaman sayuran petani. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah peternak akan menambah jumlah ternaknya bila ia diwajibkanuntuk membayar biaya kerusakan tanaman sayur untuk peternak akan mempertimbangkan antara tambahan biaya termasuk bertambahnya kerusakan tanaman sayur dan tambahan manfaat yang akan diterimanya.seperti biasanya bila tambahan biaya kan lebih besar dari pada tambahan manfaat (penerimaan) maka peternak tersebut tidak akan menambah jumlah sapi ternaknya.

C.     Sistem Penentuan Harga Dengan Tanpa Kewajiban Membayar Kerusakan Atau Kerugian
Sekarang kita ambil kasus walaupun penentuan harga juga berjalan mulus, tetapi tidak kewajiban terhadap perusahaan yang menimbulkan kerusakan untuk melakukan pembayaran. Sebagai akibatnya alokasi sumberdaya juga tidak berunah tetapi tetap seperti kalau ada kewajiban perusaan penimbul kerugian membayar kerugian tersebut. Kembali pada contoh antara peternak dan petani kita, akan melihat petani sayur menderita rugi yang semakin besar dengan semakin banyanya jumlah sapi yang diternakan. Dan, hal ini petani suatu dapat pula berusaha untuk menekan jumlah sapi yang dipelihara peternak agar kerugian yang dideritanya berkurang. Dengan kata lain dapat pula dianggap bahwa peternak akan menambah jumlah ternak sapinya apabila petani sayur setuju untuk melakukan pembayaran. Akhirnya perlu dipahami bahwa apakah perusahaan yang menimbulkan kerusakan diwajibkan untuk mengganti kerugian atau tidak tanpa adanya penegasan hak tidak akan ada transaksi pasar untuk mengalihkan pembayaran ataupun untuk mengkompromikannya.
Sejauh ini pembicaraan kita telah menggunakan anggapan bahwa transaksi pasar tidak memerlukan biaya. Ini jelas merupakan bahwa transaksi pasar tidak memerlukan biaya. Ini jelas merupakan asumsi yang tidak realistis. Agar dapat terjadi transaksi pasar adalah perlu untuk dengan siapa transaksi itu akan diadakan kemudian memberi tahu bahwa seseorang akan melakukan pembicaraan, dilanjutkan dengan perundingan akan melakukan Dalam bagian terdahulu telah dibicarakan tentang pengatur kembali hak penguasaan akan terjadi buila hal itu akan membawa peningkatan dalam nilai produksi. Dengan dimasukkannya biaya transaksi dalam analisis kita, maka jelaslah bahwa pengaturan kembali hak tersebut hanya akan diusahakan bila kenaikan nilai produksi lebih tinggi daripada biaya yang dikeluarkan untuk adanya transaksi dan pengaturan kembali hak.
Ada bentuk organisasi ekonomi lain yang memungkinkan untuk mencapai hasil yang sama tetapi dengan biaya yang relative lebih rendah dibanding dengan yang dihasilkan oleh mekanisme pasar. Alternatif tersebut adalah perusahaan yang seringkali bekerja secara admministratif tanpa lewat suatu organisasi ekonomi. Ini tentunya tidak selalu berarti bahwa biaya administrasi untuk mengorganisasikan suatu transaksi lewat suatu perusahaan selalu lebih rendah daripada transaksi pasar. Bila kontrak itu sangat sulit untuk dibuat dan melukiskan hal-hal yang disetujui dan tidak disetujui oleh berbagai pihak; misalnya mengenai macam bau atau suara kontrak yang dibuat tentu cukup panjang dan meliputi dokumen-dokumen yang sangat penting; dan kalau mungkin kontrak itu akan bersifat jangka panjang.
Demikian pula perusahaan bukannya merupakan satu-satunya jawaban terhadap masalah tersebut. Biaya administrasi untuk mengorganisasikan transaksasi dalam suatu perusaahaan akan tinggi pula, dan khususbbta apabila banyak macam kegiatan yangdiusahakan di bawah pengawasan suatu organisasi tunggal. Sebagai misal adalah timbuknya gangguan karena asap pabril yang mempengaruhikehidupan dan kegiatan banyak orang, sehingga memecahkan masalah tersebut dalam suatu administrasi perusahaan tunggal.pembicaraan mengenai dampak yang merugikan ini masih belum memadai, tetapi paling tidak telah menjelaskan masalah yang berkaitan dengan bagaimana memilih cara pengaturan yang tepat secara sosial dalam kaitannya dengan dampak kegiatan yang merugikan masyarakat. Dalam kesimpulannya Ronald Coase menyatakan bahwa sebaliknya campur tangan pemerintah dikurangi, tapi dalam batas mana sulit untuk ditentukan, karena batas itu harus didasarkan pada pengamatan yang teliti terhadap hasil penyelesaian masalah dengan berbagai cara.

D.     Perkiraan Biaya Pencemaran
Dalam penentuan pengukuran biaya dan manfaat dari usaha penanggulangan manfaat bisa diperkirakan secara langsung maupun tidak langsung. Misal, adanya udara kotor karena asap pabrik sebesar $200/orang dalam 1 tahun. Biaya ini harus dimasukan dalam manfaat yang timbul dari adanya pencegahan pencemaran. Biasanya biaya yang di keluarkan perusahaan akan lebih murah dibanding kerugian yang di derita masyarakat. Biaya pencemaran yang tidak dapat di ukur dengan mudah disebut intangible atau non economic cost. Misal, pencemaran pada pelabuhan tanjung mas di semarang. Biaya langsungnya berupa biaya pengalihan orang dan peralatan dari penangkapan ikan kekegiatan lain. Dan biaya tidak langsung berupa biaya hilangnya kesempatan rekreasi, pengail ikan, penelitian biologi laut.
Salah satu cara menentukan pilihan dalam pencegahan pencemaran adalah dengan melihat tingkat harga. Namun bila kita tidak mengetahui harga pasar untuk kerugian polusi maka dapat ditempuh dengan menggunakan harga barang lain yaitu mengukur besarnya nilai udara bersih dan nilai air bersih melihat ketersediaan membayar seseorang untuk perumahan di daerah yang tidak tercemar. Stelah itu kita terapkan pola pengawasan atau pencegahan pencemaran optimal. Misalnya dengan pengaturan langsung berupa larangan pemerintah untuk melarang timbulnya pencemaran dan mengenakan hukum atas dasar undang-undang bila di langgar. Namun kelemahannya apabila terdapat pemeriksaan petugas alat pencemaran di manfaatkan tapi kalo tidak ada pemeriksaan alat pencemaran tidak dipakai. Cara lain yaitu dengan pemberian subsidi terhadap penekanan jumlah pencemaran atau mensubsidi pembelian alat-alat penanggulangan pencemaran. Apabila terjadi pelanggaran maka beban pembayaran (ability to pay) sebaiknya di distribusikan secara tepat sasaran. Seandainya terdapat perusahaan A dan B yang menghasilkan limbah sejenis. A dapat mengurangi pencemaran sebanyak 10% dan Bdapat mengurangi pencemaran 10% dengan biaya 40 juta. Maka B mempunyai kemampuan membayar lebih besar sehingga B saja yang mengurangi pencemaran 10% atau membayar 10 juta kepada A.

BAB III
PENUTUP

Ø  Kesimpulan
Dalam hal-hal tertentu pemerintah dapat dikatakan sebagai super perusahaan. Karena ia dapat mempengaruhi penggunaan faktor produksi dengan keputusan – keputusan administratif. Lebih dari itu pemerintah dapat menghapus pasar secara keseluruhan. Sedangkan perusahaan tidak mungkin dapat mengerjakan hal tersebut. Karena perusahaan harus membuat persetujuan pasar dengan para pemilik faktor produksi yang digunakan oleh perusahaan tadi. Dengan demikian nyata bahwa pemerintah memiliki kekuatan yang memungkinkannya untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan biaya lebih rendah dari pada yang dikeluarkan oleh pihak swasta. Tetapi jangan lupa bahwa mesin organisasi pemerintah tidak tanpa biaya. Melainkan juga sangat mahal biayanya. Seringkali pula organisasi pemerintah mengambil keputusan yang tidak efisien karena adanya tekanan politik dari golongan tertentu. Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa campur tangan pemerintah secara langsung tidak selalu memberikan hasil yang lebih baik dari pada bila pemecahan masalah pencemaran itu diserahkan kepada mekanisme pasar atau perusahaan swasta. Khususnya untuk pencemaran lingkungan karena asap pabrik, dapat diatasi dengan peraturan administrasi pemerintah dan terlalu mahal jika diserahkan kepada swasta karena mencakup terlalu banyak orang sekaligus resiko.
Tahap industrialisasi bukan berarti sektor pertanian di tinggalkan melainkan di kembangkan terutama produksi pangan dan bahan mentah untuk menunjang pengembangan industry. Dengan demikian pembangunan sebaiknya diusahakan tanpa merusak lingkungan dan menglola SDA secara bijaksana dalam menopang pembangunan jangka panjang seperti pada UU no 4 tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dan khusus mencegah pencemaran dari kegiatan industri.

Langganan: Komentar (Atom)